RAKOR TPP KAB KEPL TALAUD ,

-

Rabu, 24 Juni 2026
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan (IST) terkait pembuatan Akun e-HDW. Baik Kec dan  Desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan transparansi, dan mendorong percepatan penurunan STUNTING di tingkat desa. Kegiatan ini biasanya melibatkan dinas terkait (seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, BAPELITBANG, DPAPMD), dan perangkat desa, dan pengelola informasi desa. KPM 
Berikut adalah poin-poin penting kegiatan rakor dan pembuatan akun e-HDW Kec. dan Desa berdasarkan praktik umum:
1. Tujuan Rapat Koordinasi (Rakor)
  • Penguatan Kelembagaan: Memperkuat pengelola Sistem Informasi Desa (SID) atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
  • Koordinasi Data: Membahas pengarsipan dan pengelolaan data desa, termasuk perencanaan pembangunan.
  • Penyamaan Persepsi: Menetapkan tujuan pembuatan akun Kecamatan dan Desa sebagai pusat informasi publik, penurunan STUNTING yang berpotensi di desa, dan transparansi Pelaporan Data.
2. Isi dan Tahapan Pembuatan Akun Kec dan Desa
  • Pendaftaran akun Kecamatan dan Desa : Menggunakan domain resmi kecamatan untuk  biasanya difasilitasi TPP (PD, PLD)..
  • Pengisian Konten Utama : Memasukkan data wajib seperti email desa, pemerintahan, layanan warga,.
  • Pelatihan Pengelola: IST desa untuk operasional Akun Kecamatan, pengisian informasi, dan operasional rutin
Kegiatan ini menghasilkan Data Penurunan STUNTING desa yang terintegrasi, memudahkan administrasi kependudukan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

-
Gambar
    TPP (Tenaga Pendamping Profesional) Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak terlepas dari peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Keberadaan TPP dalam pendampingan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kualitas pendampingan desa. TPP secara personil bertugas di kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan Tupoksinya. Untuk itu keterpenuhan personil tenaga pendamping profesional di semua lini, menjadi prasyarat yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gambaran berkaitan dengan “keterpenuhan” TPP khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan dalam penjelasan dibawah ini.          Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Masyarakat Desa, Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP bersifat membantu Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, ...
Baca selengkapnya

RAKOR TPP KAB TALAUD

-
Gambar
  Menyatukan Informasi, Meningkatkan Mutu Pendampingan Rakorkab  TPP, atau Rapat Koordinasi Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional, merupakan agenda Bulanan yang diselenggarakan oleh TPP Kab Talaud. P3MD mewadahi Tenaga Pendamping Profesional di Kab Kepl. Talaud yang memiliki program di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan Rakor Kabupaten TPP bertujuan untuk menyatukan para anggota tenaga pendamping profesional, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan di antara para anggotanya, serta membahas isu-isu terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan di Kab Talaud. Rakokab TPP juga menjadi forum untuk membahas upaya meningkatkan mutu Pendampingan masyarakat Desa, riset, dan pengabdian masyarakat.
Baca selengkapnya

FASILITASI DESA

-
Gambar
  FASILITASI DESA   1.Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa           Pelaksanaan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa di Tahun 2026 sudah sedang berproses di 142 desa, melalui upaya koordinatif tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa. Reviuw dan Penyusunan RPJMDesa Proses penyusunan RPJMDesa dilaksanakan oleh 10 Desa yang Kepala Desanya dilantik pada bulan Mei 2026, sedangkan 132 Desa sudah menyelesaikan Revisi RPJM Desa. Dokumen Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa sudah ditetapkan dan terdokumentasi di Kantor Desa. Adapun progres reviuw dan penyusunan RPJM Desa dapat dilihat pada tabel berikut:  Beberapa kecamatan dan desa, kolaborasi TPP dan pemerintah setempat serta harmonisasi Pemdes dan BPD, sangat mendukung proses fasilitasi tahapan perencanaan desa. Meskipun demikian di beberapa wilayah lainnya, banyak kendala yang dihadapi TPP dalam memfasilitasi tahapan perencanaan , antara lain p...
Baca selengkapnya